Ilegal Fishing (Ilustrasi) 

nusakini.com - Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemkab dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun demikian, Pemkab Luwu Utara tetap akan menindak tegas segala bentuk ilegal fishing, seperti penggunaan bom ikan, penyetruman dengan tegangan tinggi, dan alat tangkap ilegal lainnya, demikian dikatakan Muhamarwan, Kadis Perikanan Luwu Utara, Senin (16/01/2017). 

• Pamen Ahli Bid. Ekonomi Mewakili Pangdam XIV/Hsn, Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri RI Melalui Virtual
• Kolonel Inf (Purn) Agus Salim: Pemimpin dengan Jiwa Empati yang Kuat
• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Pj Sekda Sulsel Jamu Ratusan Saudagar Peserta PSBM XXIV
• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat

"Kita tetap akan melakukan langkah koordinasi, sambil menunggu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur" ungkapnya. 

Menurutnya, selain intensif melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait ilegal fishing, pihaknya juga tetap koordinasi dengan pihak Lantamal (TNI-AL), Polres dan stakeholder lainnya. 

" Termasuk melakukan kordinasi lintas kabupaten yakni Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur, untuk menangani nelayan atau penangkap ikan ilegal " lanjutnya. 

Tidak hanya itu, Ia mengaku akan melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas.(p/mk)